My LOGO

pengertian kebijakan publik menurut para ahli

Definisi Kebijakan Publik
Ada banyak definisi mengenai apa itu kebijakan publik. Definisi mengenai apa itu
kebijakan publik mempunyai makna yang berbeda-beda, sehingga pengertian-pengertian
tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut pandang masing-masing penulisnya.
Berikut ini beberapa definisi tentang kebijakan publik :
· Chandler dan Plano ( 1988 )
Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya
yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau
pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan
secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang
beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi
dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler
dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam
hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk
mengatasi persoalan publik.
· Thomas R. Dye ( 1981 )
Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang
dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini
selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang
berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut
Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan ( decision making ),
dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan
otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya
suatu persoalan publik.
Easton ( 1969 )
Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk
seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya
pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan
tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah
yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.
Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu
proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik.
Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan
tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga
definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.
Anderson ( 1975 )
Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badanbadan
dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut
adalah :
1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai
tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk
dilakukan.
4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan
tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau
bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu.
5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan
pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.
Woll ( 1966 )
Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan
masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Adapun pengaruh dari tindakan
pemerintah tersebut adalah :
1) Adanya pilihan kebijakan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah
atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk
mempengaruhi kehidupan masyarakat.
2) Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini
menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran,
pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang
akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
3) Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang
mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Definisi kebijakan publik menurut Woll ini dapat diklasifikasikan sebagai
intervensi pemerintah ( intervensi sosio kultural ) yaitu dengan mendayagunakan
berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan publik. Definisi ini juga dapat
diklasifikasikan sebagai serangkaian kerja para pejabat publik untuk
menyelesaikan persoalan di masyarakat.
· Jones ( 1977 )
Jones menekankan studi kebijakan publik pada dua proses, yaitu :
1) Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu
sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah
itu, dan bagaimana tindakan pemerintah.
2) Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi tehadap masalah-masalah,
terhadap kebijakan negara, dan memecahkannya.
Heclo ( 1972 )
Heclo menggunakan istilah kebijakan secara luas, yakni sebagai rangkaian
tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah.
Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Definisi ini
dapat diklasifikasikan sebagai decision making yaitu apa yang dipilih oleh
pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik, baik dengan cara melakukan
suatu tindakan maupun untuk tidak melakukan suatu tindakan.
· Henz Eulau dan Kenneth Previt ( 1973 )
Merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan
yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat
kebijakan dan yang melaksanakannya.
Robert Eyestone
Secra luas kebijakan publik dapat didefinsikan sebagai hubungan suatu unit
pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai
democratic governance, dimana didalamnya terdapat interaksi negara dengan
rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik.
· Richard Rose
Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak
berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang
bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan ini dipahami
sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk
melakukan sesuatu. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi negara
dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik, karena melalui hal
tersebut akan terjadi perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap suatu
hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
· Carl Friedrich
Ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, yang
memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan kesempatan terhadap kebijakan
yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu
tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi ini
dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah ( intervensi sosio kultural )
dengan mendayagunakan berbagai instrumen ( baik kelompok, individu maupun
pemerintah ) untuk mengatasi persoalan publik.
James Anderson
Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan
oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah.
· Amir Santoso
Pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua
kategori, yaitu :
1) Pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik sebagai tindakantindakan
pemerintah.Semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai
kebijakan publik. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision
making dimana tindakan-tindakan pemerintah diartikan sebagai suatu
kebijakan.
2) Pendapat ahli yang memberikn perhatian khusus pada pelaksanaan
kebijakan. Kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni :
a. Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusankeputusan
pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksudmaksud
tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik
sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan atau dengan
kata lain kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para
pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan
tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making oleh
pemerintah dan dapat juga diklasifikasikan sebagai interaksi
negara dengan rakyatnya dalam mengatasi persoalan publik.
b. Kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan.
Kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung
kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan
( Presman dan Wildvsky ). Definisi ini dapat diklasifikasikan
sebagai decision making dimana terdapat wewenang pemerintah
didalamnya untuk mengatasi suatu persoalan publik.